Dasar hukumnya adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26.

1. Masyarakat segala usia yang mempunyai keterbatasan waktu dan kesempatan untuk menempuh pendidikan formal, atau ingin melanjutkan belajar, termasuk warga dewasa dan anak putus sekolah.

2. Peserta didik yang ingin mengembangkan potensinya dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Tujuan Pendidikan Nonformal:
Pendidikan nonformal memiliki beberapa fungsi dan tujuan yang saling melengkapi, yaitu:

• Berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
• Mengembangkan potensi peserta didik dengan fokus pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional.
• Mengembangkan sikap dan kepribadian yang profesional.
• Memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap yang diperlukan masyarakat untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Tujuan Pendidikan Informal:
Undang-undang ini mendefinisikan pendidikan informal sebagai jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang kegiatannya berbentuk belajar secara mandiri. Meskipun tidak merinci tujuan secara eksplisit seperti pada pendidikan nonformal, tujuan utamanya adalah agar hasil pendidikannya diakui setara dengan pendidikan formal dan nonformal, asalkan peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, hasil pendidikan nonformal dapat di akui secara hukum.

Pasal 26 Ayat (6) menyatakan bahwa hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal. Namun, pengakuan ini memiliki syarat, yaitu setelah melalui proses penilaian penyetaraan yang dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.