Tangerang, 20 Oktober 2025. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal (PNFI) Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (Ditjen Diksi dan PKPLK) menggelar kegiatan Koordinasi Tata Kelola Dana BOSP SPNF dan Bimbingan Teknis Relawan Pendidikan Tahun 2025. Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat tata kelola pendidikan nonformal serta memperluas akses layanan belajar bagi masyarakat yang belum terlayani pendidikan formal.

Dalam arahannya, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi dan PKPLK, Tatang Muttaqin menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap anak bangsa sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pemerintah wajib menyelenggarakan sistem pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. “Semangat kita adalah Education for All. Tidak ada satu pun anak Indonesia yang tidak memiliki hak untuk belajar. Mungkin tidak semua bisa melalui jalur pendidikan formal, tetapi negara harus memastikan ada jalan lain yang bisa ditempuh, salah satunya melalui pendidikan nonformal,” ujar Dirjen.

Ia menjelaskan bahwa pendidikan nonformal menjadi jembatan yang menghubungkan anak-anak yang belum terjangkau oleh sistem formal karena berbagai keterbatasan, baik ekonomi, geografis, maupun sosial. “Mungkin ada yang tidak memiliki sekolah besar atau fasilitas lengkap, tapi dengan inisiatif masyarakat dan ruang-ruang belajar di jalur PNFI, mereka tetap memiliki kesempatan untuk menikmati pendidikan,” lanjutnya.

Dirjen menekankan bahwa Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal merupakan wujud keberpihakan negara terhadap kelompok paling rentan. PNFI memastikan pendidikan tetap hadir di luar jalur formal dan memberikan akses belajar yang inklusif bagi seluruh warga. Dalam ekosistemnya, Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) menjadi pilar pembelajaran sepanjang hayat, menyediakan ruang bagi masyarakat untuk terus belajar, berkarya, dan mengembangkan diri tanpa batas usia, latar sosial, atau kondisi ekonomi.

“SPNF adalah bukti bahwa pendidikan inklusif benar-benar hadir di masyarakat. Sekalipun jalurnya nonformal, tata kelolanya harus formal, efisien, dan efektif. Karena di sinilah negara hadir, memastikan bahwa pendidikan nonformal dikelola dengan standar mutu yang sama kuatnya dengan pendidikan formal,” kata Tatang.

Melalui Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Nonformal (BOSP SPNF), pemerintah memastikan lembaga pendidikan nonformal tetap hidup, bermartabat, dan berdaya. BOSP berfungsi sebagai sistem yang menjamin keberlanjutan layanan pendidikan di masyarakat serta memperkuat keadilan dalam pembiayaan pendidikan. “BOSP bukan hanya anggaran, tetapi instrumen keadilan yang memastikan lembaga-lembaga nonformal di seluruh wilayah dapat terus beroperasi dan memberikan layanan kepada masyarakat,” ujar Dirjen.

Selain memperkuat sistem melalui pendanaan, pemerintah juga menggerakkan partisipasi masyarakat melalui Program Relawan Pendidikan. Program ini menjadi garda partisipasi semesta yang membantu menjangkau anak-anak yang belum terlayani pendidikan (Anak Tidak Sekolah/ATS), termasuk di wilayah dengan tantangan fiskal, geografis, dan infrastruktur tinggi (3T). “Menjangkau yang tidak terjangkau adalah tugas yang paling besar dan paling mahal, karena membawa mereka yang di luar sistem untuk kembali belajar. Dibutuhkan orang-orang yang berdedikasi dan memiliki semangat melayani. Para relawan pendidikan inilah wajah dari semangat itu,” tutur Dirjen.

Ia menambahkan, meskipun saat ini skala kemitraan dalam Program Relawan Pendidikan masih terbatas, inisiatif ini menjadi langkah penting untuk membangun gerakan masyarakat yang lebih luas. “Inisiatif ini mungkin belum besar, tetapi menjadi pengungkit penting agar tahun-tahun mendatang kolaborasi semakin kuat” tambahnya.

Dirjen juga mencontohkan bagaimana jalur pendidikan nonformal, seperti program Paket C, telah membuka jalan bagi banyak anak untuk melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi. “Bayangkan anak-anak yang awalnya tidak pernah membayangkan bisa menyelesaikan pendidikan setara SMA, kini melalui Paket C bahkan bisa kuliah. Ini bukti bahwa pendidikan nonformal adalah alat yang ampuh untuk membuka kembali harapan dan mengatasi keterbatasan,” jelasnya.

Menutup arahannya, Dirjen menegaskan bahwa pendidikan yang kuat bukan hanya diukur dari capaian akademik, tetapi dari kemampuan sistemnya untuk menjangkau semua warga negara, tanpa terkecuali. Ia juga berharap forum ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil dalam memperkuat tata kelola serta memperluas jangkauan layanan pendidikan nonformal di seluruh Indonesia. “Melalui forum ini, diharapkan terbangun kesamaan pandangan dan langkah antara seluruh pemangku kepentingan. Keberhasilan forum ini akan menjadi fondasi penting bagi terwujudnya sistem pendidikan yang inklusif, transparan, dan berkeadilan,” pungkasnya.

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dinas pendidikan kabupaten/kota, satuan kerja terkait, organisasi mitra, dan praktisi PNFI dari berbagai daerah di Indonesia. Forum ini menjadi wadah untuk memperkuat sinergi lintas pihak dalam memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari haknya untuk belajar. (hms/ded/rob)